Image of Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perdebatan konstitusi dan perundang undangan di Indonesia

Textbook

Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perdebatan konstitusi dan perundang undangan di Indonesia

Pada era Orde Baru, keistimewaan DIY pernah akan dihapuskan oleh pemerintah, yang tercermin dalam RUU pemerintahan daerah yang kemudian menjadi UU No. 5 Tahun 1974, tetapi ditolak oleh fraksi PPP dan fraksi PDI. Pada era reformasi, masa jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY mengalami perpanjangan dua kali tanpa parameter yang jelas. DI tambah lagi, berlarut-larutnya pembahasan RUU keistimewaan DIY yang menghabiskan waktu lebih kurang 10 tahun.Buku ini merupakan hasil penelitian tentang permasalahan keistimewaan DIY. Secara sistematis, buku ini diawali dengan kajian tentang Daerah istimewa dan otonomi khusus dalam konstitusi indonesia. Selanjutnya bab 2 membahas daerah istimewa dalam perundang-undangan. Bab 3 mambahas keistimewaan DIY. Bab 4 membahas Sultan grond di DIY.

Ketersediaan
213200180T 342.59809 NIM dPerpustakaan Pusat (Lantai 3)Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
212021601U 342.59809 NIM dPerpustakaan Pusat (Lantai 2)Tersedia - Tersedia
212021602U 342.59809 NIM dPerpustakaan Pusat (Lantai 2)Tersedia - Tersedia
212021603U 342.59809 NIM dPerpustakaan Pusat (Lantai 2)Tersedia - Tersedia
212021604U.342.59809 NIM dPerpustakaan Pusat (Lantai 2)Tersedia - Tersedia
212021606342.59809 NIM dPerpustakaan Pusat (Lantai 2)Tersedia - Tersedia
212021605342.59809 NIM dPerpustakaan Pusat (Lantai 2)Tersedia - Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
342.59809 NIM d
Penerbit
Bandung : Nusa Media.,
Deskripsi Fisik
xi, 284 hlm. ; 21 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
978-979-1305-79-2
Klasifikasi
342.598 09
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
Cet.2
Subjek
Pemerintah daerah
Hukum Konstitusi
Daerah Istimewa Yogyakarta
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar